Cek Izin Usaha UMKM: NIB, PIRT, Halal & BPOM

Jawab beberapa pertanyaan singkat dan dapatkan checklist izin usaha personal untuk bisnis Anda.

Langkah 1 dari 520%

Apa jenis usaha Anda?

Pilih kategori yang paling sesuai dengan bisnis Anda.

Panduan Mengurus Izin Usaha untuk UMKM

Izin usaha membantu UMKM berjualan dengan lebih tenang. Usaha yang legal lebih mudah dipercaya pelanggan, lebih siap masuk marketplace dan toko modern, lebih mudah mengajukan pembiayaan atau kemitraan, dan terhindar dari risiko sanksi atau penarikan produk. Empat izin yang paling sering ditanyakan UMKM adalah NIB, PIRT, sertifikat halal, dan izin edar BPOM.

Belum tahu izin mana yang Anda perlukan? Cek izin yang Anda butuhkan lewat wizard di atas, gratis dan hanya beberapa pertanyaan singkat.

NIB (Nomor Induk Berusaha)

Apa itu NIB?

NIB adalah nomor identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS (Online Single Submission). Bagi UMKM, NIB menjadi dasar legalitas usaha dan biasanya diminta ketika mengurus izin lain seperti PIRT, sertifikat halal, atau izin edar BPOM.

Siapa yang butuh?

Pelaku usaha perorangan maupun badan usaha yang menjalankan usaha, termasuk UMKM yang berjualan lewat toko fisik, marketplace, atau media sosial. Ketentuan rinci mengikuti jenis dan bidang usaha Anda.

Langkah umum mengurus NIB

  1. Siapkan data pemilik usaha, yaitu KTP (NIK), email aktif, dan nomor WhatsApp aktif, serta informasi dasar usaha seperti nama usaha, alamat, dan kegiatan usaha. NPWP disiapkan bila ada.
  2. Buat akun dan masuk ke portal OSS.
  3. Isi data usaha dan pilih kegiatan usaha yang sesuai (klasifikasi KBLI).
  4. Periksa kembali data, lalu ajukan hingga NIB diterbitkan secara elektronik.
  5. Simpan dokumen NIB dan periksa apakah bidang usaha Anda memerlukan izin tambahan.

Pendaftaran NIB melalui OSS tidak dipungut biaya. Biaya hanya muncul bila Anda memakai jasa pihak ketiga, dan itu pilihan, bukan kewajiban. Tampilan dan formulir OSS dapat berubah mengikuti pembaruan sistem.

PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)

Apa itu PIRT?

PIRT, atau SPP-IRT (Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga), adalah izin untuk memproduksi dan mengedarkan pangan olahan yang diproduksi industri rumah tangga. Sertifikat diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota melalui sistem OSS (Peraturan BPOM 4/2024), sedangkan Dinas Kesehatan kabupaten/kota mengawasi pemenuhan komitmennya. SPP-IRT berlaku 5 tahun (Peraturan BPOM 4/2024).

Siapa yang butuh?

UMKM yang memproduksi pangan olahan dalam kemasan di tempat tinggal atau rumah toko pemilik, dengan peralatan manual hingga semi otomatis. Hanya jenis pangan yang diizinkan yang bisa memakai jalur PIRT. Menurut Peraturan BPOM 4/2024, PIRT tidak dapat diajukan untuk bahan tambahan pangan, bahan penolong, pangan wajib SNI, pangan yang memerlukan penanganan khusus, pangan yang mencantumkan klaim, pangan untuk keperluan gizi khusus, minuman beralkohol, dan produk nonpangan.

Langkah umum mengurus PIRT

  1. Pastikan Anda sudah memiliki NIB dan jenis pangan Anda termasuk yang diizinkan untuk PIRT.
  2. Daftarkan akun pelaku usaha, lalu ajukan permohonan lewat sistem OSS yang terhubung dengan SPPIRT. Siapkan data pangan, data label, rancangan label, dan pernyataan pemenuhan komitmen. Setiap produk atau varian yang berbeda diajukan terpisah.
  3. Jika data lengkap dan benar, SPP-IRT diterbitkan oleh sistem.
  4. Penuhi komitmen paling lambat 3 bulan sejak SPP-IRT terbit (Peraturan BPOM 4/2024): ikut penyuluhan keamanan pangan (dibuktikan sertifikat penyuluhan dengan nilai minimal 60), serta pemeriksaan sarana produksi dan label oleh Dinas Kesehatan.
  5. Cantumkan nomor PIRT pada kemasan. Ajukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis, paling lambat 1 bulan sebelumnya, karena PIRT yang masa berlakunya berakhir tidak boleh diedarkan.

Penyuluhan keamanan pangan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota, BPOM, atau lembaga yang ditunjuk keduanya, jadi jadwalnya berbeda antar daerah. Tanyakan ke Dinas Kesehatan setempat.

Sertifikat Halal (BPJPH)

Apa itu Sertifikat Halal?

Sertifikat halal menyatakan bahwa produk Anda telah melalui proses pemeriksaan kehalalan. Penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dikelola oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di bawah Kementerian Agama. Pengajuan dilakukan secara daring lewat SIHALAL.

Siapa yang butuh?

Pelaku usaha yang memproduksi atau menjual produk yang termasuk kategori wajib halal, terutama makanan dan minuman. Kewajiban diberlakukan bertahap. Menurut BPJPH, makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha menengah dan besar wajib bersertifikat halal sejak Oktober 2024, sedangkan untuk usaha mikro dan kecil (UMK) masa penahapannya disesuaikan sampai 17 Oktober 2028 berdasarkan PP 40/2026 yang mengubah PP 42/2024. Jadwal kosmetik, obat bahan alam, suplemen, dan barang gunaan juga bertahap, jadi cek cakupan terbaru di situs BPJPH.

Langkah umum mengurus Sertifikat Halal

  1. Siapkan NIB, daftar produk, dan daftar bahan yang digunakan beserta bukti kehalalannya.
  2. Buat akun dan masuk ke SIHALAL (ptsp.halal.go.id).
  3. Pilih jalur yang sesuai: self declare (pernyataan halal pelaku usaha) bila memenuhi kriteria, atau jalur reguler lewat Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).
  4. Isi data usaha, produk, bahan, dan proses produksi. Untuk self declare, kehalalan produk diverifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H).
  5. Setelah kehalalan produk ditetapkan lewat sidang fatwa halal, sertifikat diterbitkan dan dapat diunduh dari SIHALAL. Label halal kemudian dapat dicantumkan pada kemasan.

Kriteria self declare untuk UMK menurut BPJPH antara lain: memiliki NIB skala mikro atau kecil, omzet paling banyak Rp 15 miliar per tahun (dibuktikan dengan pernyataan mandiri), bahan tidak berisiko dan kehalalannya sudah pasti, proses produksi sederhana, serta hanya satu fasilitas produksi dan satu outlet. Jalur ini tidak dikenai tarif layanan BPJPH melalui program sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang memiliki kuota. Jalur reguler berbayar, jadi cek tarif terbaru di situs resmi BPJPH.

Izin Edar BPOM (MD/ML)

Apa itu BPOM?

Izin edar BPOM adalah persetujuan peredaran produk yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk pangan olahan, nomor izin edar berawalan MD untuk produk dalam negeri dan ML untuk produk impor. Pendaftaran pangan olahan dilakukan secara daring lewat e-Reg RBA yang terhubung dengan OSS. BPOM juga mengawasi kosmetik, yang memakai mekanisme notifikasi, dan obat tradisional, yang memakai registrasi.

Siapa yang butuh?

UMKM yang memproduksi pangan olahan dalam kemasan di luar cakupan PIRT, misalnya produksi bukan skala rumah tangga atau produk yang wajib SNI atau mencantumkan klaim, serta pelaku usaha kosmetik dan obat tradisional. Jenis pangan, peralatan produksi, dan klaim produk menentukan apakah Anda memakai PIRT atau izin edar BPOM, bukan omzet semata.

Langkah umum mengurus BPOM

  1. Pastikan kategori produk Anda (pangan olahan, kosmetik, atau obat tradisional) dan cek apakah produk pangan Anda masuk cakupan PIRT atau BPOM.
  2. Siapkan NIB, izin penerapan CPPOB (untuk pangan olahan), komposisi produk, dan rancangan label kemasan.
  3. Buat akun dan ajukan pendaftaran lewat layanan resmi BPOM sesuai kategorinya: e-Reg RBA untuk pangan olahan, dan registrasi.pom.go.id untuk kosmetik dan obat tradisional.
  4. Lengkapi dokumen yang diminta, termasuk hasil analisis laboratorium sesuai kategori pangan, lalu bayar PNBP melalui Surat Perintah Bayar yang diterbitkan sistem bila dipersyaratkan.
  5. Setelah disetujui, nomor izin edar diterbitkan dan wajib dicantumkan pada label produk.

Anda juga dapat mengecek status izin edar sebuah produk, termasuk produk kompetitor atau pemasok, melalui layanan cek produk BPOM. BPOM tidak meminta pembayaran lewat rekening pribadi atau WhatsApp pribadi.

Pertanyaan Umum tentang Izin Usaha UMKM

Apa itu NIB dan apakah UMKM perlu memilikinya?

NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. NIB menjadi dasar legalitas usaha dan umumnya diperlukan untuk mengurus izin lain seperti PIRT, sertifikat halal, dan izin edar BPOM. Ketentuan rinci sesuai jenis usaha Anda dapat dicek di oss.go.id.

Berapa biaya mengurus NIB?

Pendaftaran NIB melalui portal OSS (oss.go.id) tidak dipungut biaya. Biaya hanya muncul bila Anda memakai jasa pihak ketiga.

Apa bedanya PIRT dan BPOM?

PIRT (SPP-IRT) diterbitkan Bupati/Wali Kota lewat sistem OSS (Peraturan BPOM 4/2024) untuk pangan olahan produksi industri rumah tangga dengan peralatan manual hingga semi otomatis dan jenis pangan yang diizinkan. Izin edar BPOM (MD untuk produk dalam negeri) diterbitkan BPOM untuk pangan olahan di luar cakupan PIRT, misalnya produk wajib SNI, berklaim, atau bukan skala rumah tangga. Jalur yang tepat bergantung pada jenis pangan, peralatan, dan klaim produk Anda.

Berapa lama masa berlaku PIRT?

SPP-IRT berlaku 5 tahun (Peraturan BPOM 4/2024) dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 1 bulan sebelum masa berlaku berakhir, karena PIRT yang masa berlakunya habis tidak boleh diedarkan. Pantau ketentuan terbaru di sppirt.pom.go.id.

Apakah sertifikat halal wajib untuk UMKM?

Kewajiban sertifikat halal berlaku bertahap. Menurut BPJPH, makanan dan minuman dari usaha menengah dan besar wajib bersertifikat halal sejak Oktober 2024, sedangkan untuk usaha mikro dan kecil masa penahapannya disesuaikan sampai 17 Oktober 2028 (PP 40/2026). Sebaiknya mengurus lebih awal. Cek cakupan dan jadwal terbaru di situs BPJPH (bpjph.halal.go.id).

Apakah ada jalur sertifikat halal gratis untuk UMKM?

Ada. UMK yang memenuhi kriteria BPJPH dapat memakai jalur self declare (pernyataan halal pelaku usaha), yang tidak dikenai tarif layanan lewat program sertifikasi halal gratis (SEHATI) dengan kuota terbatas. Kriterianya antara lain NIB skala mikro atau kecil, omzet paling banyak Rp 15 miliar per tahun, bahan tidak berisiko, dan satu fasilitas produksi serta satu outlet. Pengajuan lewat SIHALAL (ptsp.halal.go.id).

Apakah halaman ini menggantikan konsultasi hukum?

Tidak. Halaman ini memberikan panduan umum yang terakhir diperiksa pada November 2026. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan instansi terkait atau ahli hukum, dan selalu cek ketentuan terbaru di situs resmi.

Sumber resmi dan dasar hukum

Ketentuan di panduan ini bersumber dari peraturan dan situs resmi berikut, sehingga Anda dapat memeriksanya langsung. Jika sumber lain menyebut aturan berbeda, ikuti ketentuan terbaru dari instansi terkait.

Dasar hukum

Portal resmi

Sudah punya izin? Lanjut kelola usaha

Setelah legalitas siap, rapikan penjualan dan administrasi dengan kasir digital dan alat bantu UMKM dari AnekaUKM.

Terakhir diperiksa: . Informasi bersifat umum. Ketentuan dapat berubah, jadi selalu cek ketentuan terbaru di situs resmi. Panduan ini bukan nasihat hukum.